Ketua Umum Aliansi PPS, Muhammad Saril Amin (Kemeja Putih)
Kota Bima, SorotNTB.com - Upaya percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menguat. Ketua Umum Aliansi PPS, Muhammad Saril Amin, menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah strategis berupa gerakan rakyat selama 30 hari penuh jika pemerintah pusat tidak segera membuka moratorium pemekaran daerah.
Saril menjelaskan, terdapat lima titik strategis yang menjadi fokus dalam rencana gerakan tersebut, yakni sektor mineral, Pelabuhan Benete (Butuh Sanol), Pelabuhan Bima, Pelabuhan Sape, Bandara Sultan Muhammad Salahudin, Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III di Sumbawa Besar, Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Ptotano, serta jalur vital lainnya.
Namun demikian, pihaknya menekankan bahwa pendekatan realistis tetap menjadi pertimbangan utama.
“Kita melihat mana yang paling strategis dan berdampak besar. Kemungkinan besar fokusnya di wilayah Pelabuhan Benete, karena efeknya bisa langsung terasa terhadap pergerakan ekonomi,” ujarnya seusai Pelantikan Pengurus Aliasi PPS Sabtu (23/5/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa rencana aksi telah disampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Saat ini, Aliansi PPS masih melakukan konsolidasi internal hingga batas evaluasi terakhir pada 30 Mei 2026.
Tergantung Regulasi Pusat
Dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Saril menyebut bahwa kunci utama pembukaan moratorium terletak pada terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (RPP DBPD).
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi pintu masuk utama bagi daerah-daerah yang ingin dimekarkan, termasuk Pulau Sumbawa.
“Kalau RPP itu disahkan, maka moratorium otomatis terbuka. Dan berdasarkan penilaian poin-poin yang ada, PPS termasuk yang paling potensial untuk diprioritaskan,” jelasnya.
Ancaman Aksi Besar-Besaran
Saril menegaskan, jika pemerintah pusat tidak segera menunjukkan langkah konkret, maka Aliansi PPS siap menggelar aksi besar-besaran yang melibatkan masyarakat luas.
Gerakan tersebut direncanakan berlangsung selama 30 hari, dimulai dari 2 Juni hingga 2 Juli 2026, dengan kemungkinan penutupan total akses strategis di Pulau Sumbawa.
“Kalau tidak ada kejelasan, maka kita akan tutup total Pulau Sumbawa. Ini akan menjadi gerakan rakyat atau people power,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera membuka ruang dialog publik serta mempercepat pembahasan RPP DBPD di DPR RI, khususnya di Komisi II, agar aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa dapat segera terwujud. (Red)