Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH dan Walikota Bima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
Kota Bima, SorotNTB.com — Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH menegaskan bahwa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Pernyataan itu disampaikan Syamsurih saat menghadiri kegiatan Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (25/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE, Kepala BPK RI Perwakilan NTB Dr. Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA, para kepala daerah, pimpinan DPRD se-NTB, serta para inspektur dan Kepala BPKAD se-Provinsi NTB.
Dalam keterangannya, Syamsurih menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka dan penuh integritas.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan penuh integritas,” tegasnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan NTB yang dinilai konsisten mengawal tata kelola pemerintahan daerah agar lebih tertib dan profesional.
Menurutnya, BPK tidak hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Bima turut menyoroti keberhasilan sejumlah daerah di NTB yang meraih penghargaan dari pemerintah pusat pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.
Meski Kota Bima belum masuk dalam daftar penerima penghargaan tahun ini, Syamsurih menegaskan hal tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus melakukan pembenahan.
“Saya bersama Wali Kota Bima memiliki semangat yang sama, jangan pernah lelah untuk terus berbenah,” ujarnya.
Ia menegaskan, penghargaan bukan tujuan utama, melainkan hasil dari kerja keras, konsistensi birokrasi, dan komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih serta melayani masyarakat.
Menurut Syamsurih, momentum penyerahan LHP BPK tahun ini harus menjadi titik tolak memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin profesional dan akuntabel.
“Kami DPRD Kota Bima akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, konstruktif, dan bertanggung jawab demi memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (Red)