Wakil Bupati Bima Irfan Zubaidy
Bima, SorotNTB.com – Cuplikan video yang menampilkan Wakil Bupati Bima, Irfan Zubaidy, saat berdialog dengan sejumlah pihak di lapangan menjadi viral di media sosial dan menuai beragam respons dari publik.
Dalam video tersebut, Irfan Zubaidy terdengar menyampaikan pernyataan, “Saya bukan Bupati Bima, saya Wakil Bupati Bima. Silakan langsung sampaikan saja ke Bupati Bima.” Pernyataan itu kemudian memicu berbagai tafsiran, bahkan sebagian pihak menilai nada penyampaiannya terkesan kurang tepat.
Menanggapi hal tersebut, pihak Wakil Bupati Bima memberikan klarifikasi bahwa pernyataan itu disampaikan dalam konteks tertentu, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap aspirasi yang disampaikan.
Diketahui, saat kejadian berlangsung, terdapat pihak dari lembaga BKPPBBP yang menyerahkan sebuah surat kepada Wakil Bupati. Surat tersebut diduga berkaitan dengan kebijakan atau keputusan strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Dalam situasi tersebut, Irfan Zubaidy menegaskan bahwa dirinya bukan pihak yang memiliki kewenangan utama untuk mengambil keputusan terkait dokumen dimaksud. Oleh karena itu, ia mengarahkan agar surat tersebut disampaikan langsung kepada Bupati Bima, Ady Mahyudi, sebagai pemegang otoritas tertinggi di daerah.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kehati-hatian dalam tata kelola pemerintahan. Dalam sistem birokrasi, dokumen penting yang berkaitan dengan kebijakan strategis memang harus diketahui dan ditindaklanjuti langsung oleh kepala daerah.
Dengan demikian, pernyataan Wakil Bupati Bima dalam video yang beredar tidak dimaksudkan untuk menolak, melainkan sebagai penegasan terhadap batas kewenangan dan prosedur administratif yang berlaku.
Namun demikian, polemik tetap berkembang di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menyoroti gaya komunikasi yang dinilai kurang mencerminkan sikap kepemimpinan yang menenangkan. Mereka menilai, sebagai pejabat publik, penyampaian pesan tetap perlu mengedepankan etika dan bahasa yang lebih bijak.
Peristiwa ini menjadi perhatian publik sekaligus pengingat bahwa dalam pemerintahan, tidak hanya substansi kebijakan yang menjadi sorotan, tetapi juga cara komunikasi pejabat dalam merespons masyarakat. (Red)