Organda Kobi Dengan Tegas Menolak Rencana Kenaikan Tarif Penyeberangan Poto-Tano | SorotNTB
Cari Berita

Iklan 970x90 px

Organda Kobi Dengan Tegas Menolak Rencana Kenaikan Tarif Penyeberangan Poto-Tano | SorotNTB

Senin, 29 November 2021

Ketua Oraganda Kota Bima Muchsin

Kota Bima, SorotNTB.com
-Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB terkait dengan rencana  Pemerintah Provinsi NTB yang berencana akan menaikan tarif penyeberangan  Poto-Tano.


Menanggal Info tersebut, Ketua DPC  (Orangada)  Kota Bima Muchsin dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif tersebut.


"Saya menyatakan sikap menolak rencana kenaikan tarif tersebut. Karena  berdasarkan sudut pandang kita banyak hal-ha yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum menaikan tarif angkutan Laut," ujarnya saat jumpa pers dikantornya Senin (29/11/2021).


"Kalau mau menaikan tarif angkutan laut, angkutan darat juga harus dipikirkan, tapi pertanyaannya apakah masyarakat mau kalau tarif angkutan darat dan laut ini dinaikan? Mengingat kondisi covid seperti ini," tanyanya.


Lanjut dia, hal ini tentunya akan merugikan masyarakat yang ada di NTB.


Atas rencana kenaikan tarif ini, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tidak boleh merespon cepat kaitan dengan kenaikan tarif ini. Karena mengingat kapal yang beroperasi di sana bukan kapal pengusaha Lokal Kota Bima umumnya NTB, tapi kapal yang masuk dari luar Provinsi yang memanfaatkan kepentingan.


"Kalua mau menaikan tarif jangan laut saja darat juga harus dipikirkan karena kebutuhan transportasi kami banyak dan belum lagi biaya pemeliharaan kendaraan. Kami hanya ingin bangagaiman melayani masyarakat dengan baik. Kami pulihkan taranportasi dengan keadaan yang ada seperti situasi saat ini," terangnya.


"Kami kecewa terhadap pemerintah kenapa hanya laut yang  direncanakan kenaikan tarif. Jika tarif naik itu bisa membenani masyarakat," tuturnya.


"Terkait rencana itu, Saya minta Pemprov NTB harus mempertimbangkannya kembali," sarannya.

Hal ini, dirinya akan segera menghadap pak Walikota dan Ketua DPRD se NTB untuk melakukan kordinasi komunikasi. (SRT-01)