Menindak lanjuti hal itu, Kabag Ekonomi melalui Kasubag Pemberdayaan Firman Hidayat mengatakan, kelangkaan minyak tanah itu memang wajar, karena pemerintah sudah menarik subsidi minya tanah untuk digantikan dengan Gas LPJ 3 Kg.
"Soal minyak di ganti Gas itu sudah berlangsung sejak tahun 2016 yang lalu. Dan pendataannya dilakuakan oleh PT Laras Respati Utama yang ditunjuk langsung oleh Ditjen Migas, sehingga masyarakat Kota Bima yang terdata menggunakan Gas LPJ pada tahun 2016 sebanyak 22.226," terangnya.
Kemudian lanjut dia, di tahun 2018 diberikan pendataan tambahan sebanyak 3064 orang, sehingga total keseluruhannya sebanyak 25.730 KK yang telah menggunakan gas LPG.
Namun pada bulan Mei tahun 2019 ini, sudah ditertibkan untuk harga eceran tertinggi, melalui peraturan keputusan Gubernur NTB No 750/365 tahun 2019 tentang tabungan gas LPG 3 kg.
"Selain itu kami juga sudah melakukan peluncuran revil setelah paket perdana pada tahun 2018 lalu", ungkapnya.
"Jadi informasi yang kami dapat sampai sekarang dari agen Bimatama migas sumber sinar, sudah terdistribusi 1400 untuk revilnya, karena LPG yang masuk akhirnya minyak tanah ditarik kembali", terangnya.
Lanjut Firman, sebenarnya minyak tanah tetap ada, akan tetapi harganya tidak sepeti biasanya dan tergantung pada agen yang mau menentukan, bahkan harganya pun bisa juga naik tiga kali lipat.
"Namun untuk sementara informasi yang kami dapat bahwa minyak tanah yang ditarik sudah mencapai 50 porsen, sampai bulan Desember tahun 2019 angkanya bisa mencapai 100 porsen," pungkasnya. (SR-01)