Ketua Komisi I Rafidin, S.Sos
Bima, SorotNTB.com - Terkait dengan pelaksana Seleksi PPPK lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima Rafidin, S.Sos sebelum sudah melakukan rapat dengan BKD. Pada rapat tersebut pihaknya meminta BKD agar dapat memberikan Bukti berapa Kebutuhan Vormasi ke BKN. Kata dia, terkait dengan butuhkan Vormasih tersebut, pada saat itu pihak BKD menjelaskan bahwa Pemkab Bima sudah bersurat ke BKN meminta Vormasih Guru, Tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
Yang jadi pertanyaan, berapa sebenarnya kebutuhan pegawai di lingkup di masing-masing OPD di lingkup Pemkab Bima? Sebernya kata dia, dirinya sebagai wakil rakyat merasa bangga karena Bupati Bima mampu mendapat Vormasi 2985 dengan Alokasi Guru 2157, Kesehatan 587, Teknis 341. Untuk Vormasi PPPK.
Dikatakannya, Fungsional Guru ada 1162 guru. Yang sudah memenuhi Prioritas 1 (P1), rencananya mereka akan langsung diangkat dan menerima SK juga tempat penugasan tanpa harus mengikuti seleksi ujian CAT.
"Saya ketua Komisi 1 menila pengangkatan langsung P1 merupakan pembohongan publik dan Pemkab bima diduga telah merekayasa rekrutmen PPPK. Dan telah menjolimi guru yang sudah mengabdi puluhan tahun," ujarnya saat konferensi pers Kamis (05/10/2023)
"Kenapa masih disuruh daftar mengikuti ujian PPPK sementara mereka akan diangkat langsung ini merupakan bagian modus kejehatan," tambahnya.
Lanjut dia, untuk tenaga honor TPU yang sudah memenuhi syarat hasil kompetensi II pengadaan guru 2021. Maka penyertaan kepala BKD di salah satu media merupakan kebohongan semata. Kereba pada seleksi tersebut jumlah peserta sebanyak 322 orang itupun guru agama islam, yang hadir hanya 312. Dan yang memenuhi PG hanya 99 orang dan itupun diambil 1 orang.
"Kalau 99 orang diambil lagi 2022 1 orang lagi, lantas dari mana P1 ribuan itu sehingga mereka harus diangkat langsung," tanyanya heran
Tahun 2023 Guru Pai 310 orang Akan diangkat langsung. Menurutnya P1 yang diangkat nanti adalah P1 Fiktif. SK Pegawai TPU (Tenaga penunjang Utama) 165 orang dari Dikpora.
Tahun 2022 sebanyak 1145 orang.
"Saya menuding orang-orang ini tidak jelas, kalau mereka lulus mereka tes Dmn? Kalau diangkat langsung ini merupakan konspirasi jahat yang merugikan negara. Maka dari itu saya minta agar diprioritaskan THK II dan meminta kepada BKN agar menunda seleksi PPPK tahun 2023," pungkasnya. (SRT-01)