 |
| Kegiatan Bimtek Dana Kulrahan dan Covid-19 di wilayah Camat Rasba di Aula Kantor Camat Rasbar |
Hadir dalam kegiatan itu Kabag AP, Bappeda, Kabag LPBJ, Kabid Perbendaharaan BPKAD, serta Lurah se Rasanae Barat dan Perwakilan pokmas.
Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bima, Ikhwanul Muslimin dalam sambutannya menyampaikan, kepada seluruh camat yang ada agar dapat melaksanakan kegiatan Bimtek ini secepatnya karema ini penting adanya mengingat masalah dan fenomena yang terjadi di masyarakat yang perlu di luruskan terkait dengan dana kelurahan kedepan tidak boleh ada kisruh lagi dengan memberikan pemahaman berikut aturan aturan di dalamnya.
Kata dia,Camat sebagai pengguna anggaran berusaha semaksimal mungkin memberikan pemahaman melalui informasi tersebut kepada masyarakat yang tentunya di bantu oleh para lurah dan menyangkut dankel ini di tahun 2020 awal kami bersama para lurah melaksanakan kegiatan studi Banding yaitu Kota Mataram sebagai kota yang acapkali di jadikan sebagai rujukan studi banding oleh kota lain di Indonesia karena ada hal yang subtantif di pemerintahan kota Mataram ini semua demi terciptanya sebuah keseragaman informasi tentang bagaimana sih pelaksanaan dankel tersebut.
"Peran camat dalam pelaksanaan Dana kelurahan begitu luar biasa mereka merancangnya sampai detail jika kita bandingkan dengan Kota Bima kadang kadang hal semacam ini menjadi tidak biasa karena kita hanya memiliki waktu sedikit dalam membaca aturan padahal dalam melaksanakan setiap kegiatan aturan itu harus kita telaah secara utuh dan kita pahami secara detail pula bahwa sesungguhnya aturan itulah yang akan menyenangkan hati kita karena itulah memiliki pemahaman yang seragam haruslah di miliki oleh setiap Camat dan Lurah," ucapnya.
Sementara itu, Camat Rasanae Barat, Hj. Suharni, SE mengharapkan, kepada semua stakeholder yang ada yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Dana kelurahan untuk dapat satukan persepsi dalam bentuk pertanggungjawaban kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, Pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban biar jelas karena keterlibatan pokmas tiap kelurahan harus lah selaras sehingga pemahaman pemerintah dengan masyarakat dalam program dana kelurahan ini sama adanya sehingga tidak menimbulkan polemik yang simpang siur. (SRT-01)