 |
| Kabag Humas Setda Kota Bima H. Abdul Malik |
Rakor tersebut berlangsung di Aula Pemkot Bima dan dihadiri, Walikota dan Wakil Walikota Bima, Ketua DPRD Kota Bima, Kapores, Dandim 1608 Bima, Kepala Pengadilan Bima, Kajari dan Para Kepala OPD lingkup Pemkot Bima.
Kabag Humas Setda Kota Bima H. Abdul Malik memaparkan beberapa poin dari hasil dari rapat tersebut. Poin pertama,
agar bisa dipastikan bahwa penyebaran covid-19 di Kota Bima perlu dilakukan langka yang lebih cepat. ini menindaklamjuti perintah dari gubermur.
"Guburnur meminta Bupati-Walikota se NTB agar bisa menidaklanjuti secara sepat, dengan menetapkan status daerah masing-masing. Seperti Pemberlakuan Pembatasan Sosial beeskala lingkungan (PSBL) dan Pembatasan Sosial Berskala Kelurahan (PSBK)," Jelas Malik.
PSBL dan PSBK ini nanti akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) bersama. "PSBL dan PSBK ini akan mulai diterapkan rabu lusa tangal 07 Mei 2020. Kalau kita menekan di tingkat kelurahan maka penyebaran virus ini akan dapat tercegah," kata Malik.
Jadi kata malik, ditiap Kelurahan nanti masing-masing lingkungan hanya bisa menggunakan dua pintu untuk akses keluar masuk dan pintu lain akan ditutup.
"Dengan adanya dua pintu akses orang keluar masuk dapat mudah di kontrol, begitupun aktivitas masyarakat dibatasi sampai pukul 22.00 Wita," jelas Malik.
Dengan harapan sambungnya, agar semua yang berkaitan dengan covid-19 dapat di pantau oleh Tim Gugus Tugas kelurahan dan kondisi ini mulai diterapkam di Kota Bima.
"Kita berkeinganan pengandilian covid-19 di Kota Bima cepat kita lalui," inginya.
Selain itu, kata Malik, pengamanan pintu masuk Kota Bima akan diperketat dengan pemeriksaan KTP.
"Jadi bagi masyarakat yang masuk Kota wajib menunjukan KTP dan Masker. Kita mau deteksi daerah terpapar ini ada didaerah mana saja, ini yang akan segera kita terapkan," pungkasnya. (SR-01)