Bahkan menurut informasih Saat ini BPJS Kesehatan masih ngutang sebesar Rp.40 miliyar ke berbagai Faskes.
Menindak lanjuti hal tersebut, Sekretaris RSUD Bima H. Suharto, S, Kep, membenarkan kalau informasih itu benar adanya. "Memang benar kalau BPJS saat ini sedang mengalami difisit anggaran, dan itu akan berdampak pada pelayanan hingga operasional jika dana klaim itu tidak dibayarkan," ucapnya Jum'at (08/11/2019).
Kata Suharto, RSUD Bima selalu menerima dana Klaim dari BPJS berkisar antara Rp.2,4 hingga Rp.4 miliyar per bulannya. Dari total dana tersebut diakuinya, sekitar 43 persennya digunakan untuk jasa pelayanan 700 orang tenaga kesehatan dan karyawan di RSUD.
"Sedangkan 57 persennya untuk biaya operasional, seperti pembangunan gedung, obat-obatan, pembelian alkes dan lainnya, jadi dana klaim BPJS tidak semua dipergunakan untuk gaji, tapi juga untuk kegiatan lainya," jelasnya.
Disampaikannya, bahwa pihak BPJS Kesehatan Bima baru membayar dana kalim ke BLUD hanya sampai Juni, sementara Juli-Oktober belum dibayarkan.
"Empat bulan BPJS Kesehatan belum bayar dana Klaim. Jika di rata-ratakan Per bulan Rp.2,5 Meliyar maka untang BPJS ke RSUD Bima sekitar Rp.10 Miliyar," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan itu lanjut Suharto, pihaknya sedang mengupayakan bersama pemerintah daerah untuk mencari solusi dengan cara meminjam ke Bank dengan jaminan BPJS Kesehatan.
"Kita upayakan dana talangan dengan cara pimjam ke bank hanya itu caranya," tutur dia.
Ditanya menganai bagaimana cara mengatasi pembiayaan kegiatan selama kurun waktu empat bulan ini, kata Suharto, pihaknya menanggulanginya dengan dana Surplus tahun lalu sebesar Rp.8 Miliyar.
"Dana inilah yang membantu kami melaksanakn kegiatan pelayanan selama 4 bulan terakhir ini," jelasnya. (SR-01)