 |
| Pose Bersama Angota Bawaslu Kab.Bima dan Kota Bima. (Foto: Join) |
Kegiatan yang berlangsung di aula Kampus STKIP Taman Siswa Bima ini, dihadiri oleh Ketua Lembaga Taman Siswa Bima, Ketua Bawaslu Provinsi NTB Ketua Bawaslu Kabupaten dan Kota, Ketua KPU Kabupaten Bima serta organisasi kemahasiswaan. Pihaknya menghadirkan juga anggota Bawaslu RI yaitu Frits Edward Siregar SH LL.M Ph.D. Sekaligus memberikan kuliah umum dalam acara tersebut.
"Kami sangat bangga dengan kedatangan salahsatu anggota Komisoner Bawaslu RI. Karena Kampus kami seringkali dipakai untuk ajang kegiatan penting dalam kegiatan seperti ini" kata Dr Ibnu Haldun Ketua Tamsis Bima dalam sambutannya. Rabu (04/03/20).
Kata Ibnu, dalam momentum kegiatan ini dapat diawali dengan harapan dan pengetahuan yang mampu diserap oleh semua masyarakat. Untuk itu kepada KPU dan Bawaslu tetap independen dalam melakukan penyelenggara pemilu, sehingga mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas tanpa adanya money politik.
"Kami juga mengucapkan terimaksih kepada Bawaslu karena telah memilih lokasi ini. Di Kampus Tamsis ini memilik lembaga CEPP dalam pengawasan sekali tentang pemilu demokrasi, supaya kita harus sehat dalam demokrasi acara semacam dan ini perlu ditingkatkan" harapnya
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi NTB Suhardi SIP MH. Mengatakan kegiatan ini salah satu bentuk sosialisasi dari Bawaslu diberi amanahkan oleh UU untuk keadilan dan penegakan hukum. Dan harus berjalan normatif pilkada karena pos anggaran negara untuk Bawaslu ini cukup banyak.
"Tentu dalam hal ini Bawaslu harus memastikan pengawasan yang berkualitas. Dan harapan kami untuk penyelengara pada pemilu bersama ini agar mengsukseskan pemilu yang berkualitas" harapnya
Pada Kuliah Umum disampaikan langsung oleh Frits Edward Siregar SH LL. M Ph.D Komisioner Bawaslu RI. Indonesia ini satu-satunya negara di dunia yang membetuk kehormatan pemilu lembaga KPU Bawaslu dan DKPP. Negara Indonesia kompleks dengan pengawasan lembaga yang dibangun karena saat ini negara asean Indonesia mampu mencetus itu.
"Tentu perbaikan pemilu itu sangat penting, negara NKRI harus kerja keras melihat dan melakukan demokrasi berjalan dengan baik dalam menjaga komponen. Tahun 1982 Bawaslu dengan namanya panwascam sehingga pada tahun 2017 lahirlah Bawaslu dengan permanen ditingkat Kota dan Kabupaten seluruh indonesia" jelasnya.
Sedangkan tahun 2015 Bawaslu masih panwaslu sifatnya ad- hock. Dan sekarang sudah beda dengan kerja sesuai dengan aturan yang mengikat lembaga sendiri, maupun hubungan antara KPU dan Bawaslu sudh memang terjalin.
"Apa wewenang Bawaslu, tentu penindakan pengawasan dan fungsi utama pencegahan 345 keputusan inkrah. 69 orang di penjara karena melakukan pelanggaran money politik dan 15 orang melakukan ditempat kanpanye terlarang. Fungsi tersebut memag utama kerja kami karena kami utamakan pencegahan, Bawaslu yang utama itu pencegahan lalu penidakan sesuai dengan norma aturan UU pemilu" ucapnya
"Saya mengajak kepada rekan-rekan untuk melakukan pencegahan dalam tahap pengawasan pilkada dari awal sampai akhir, Bawaslu juga melakukan pengawasan kepada perekrutan Ad-Hock KPU karena itu perintah UU pemilu dan tangung jawab penuh dalam pengawasan" ajaknya.
Pengawasan untuk masyarakat semua sangat penting karna menghasilkan pemimpin yang baik harus memang didaptkan dari politik yang benar. Karena secara ketentuan demokrasi dan mendorong pilkada yang baik. Dengan mengerakan Pemuda dan masyarakat dalam mengawasi partisipasif dalam tahap yang benar. (RED)