 |
| Wakil Walikota bersama Kajati NTB, Sekda dan Ketua DPRD Kota Bima (Foto: Humas) |
Kantor Walikota Bima, Senin (23/12/2019).
Hadit pada pertemuan itu, Pimpinan DPRD Kota Bima, Kepala Kejaksaan Negeri Bima, Dandim 1608 Bima yang diwakilkan oleh Kasdim, Sekretaris Daerah Kota Bima, Perwakilan dari Kapolres Bima Kota, Staf Ahli Walikota Bima, Asisten Sekretariat Daerah, Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Bendahara, Camat serta Lurah lingkup pemerintah Kota Bima turut serta menghadiri acara tersebut.
Dalam sambutannya, Wakil Walikota Bima Feri Sofian, SH mengungkapkan rasa bangganya sebab putra daerah yang pertama kali menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi NTB merupakan putra asli Bima, yang pada kesempatan hari ini akan melakukan sharing informasi terkait cara mewujudkan pemerintah yang good governance memberantas korupsi dan pungli.
“5 (lima) tahun berturut-turut kita meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, hal ini
menunjukkan bahwa ikhtiar kita semua sudah nyata meski ada beberapa hal yang harus diperbaikibersama sebab catatan tersebut mampu menjadi ruang bagi praktek KKN”, Ungkap Wakil Walikota.
Wakil Walikota melanjutkan bahwa untuk pemberantasan tindak korupsi, pemerintah Kota Bima telah memiliki beberapa instrumen atau alat yaitu salah satunya membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Bima yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 169 tahun 2010.
“Kami dan kita semua berharap dan bertekad bagaimana pemerintah Kota Bima bisa
mempertahankan WTP yang telah diraih sehingga dari tahun ke tahun progres kota dalam rangka pemberantasan korupsi terus meningkatkan dan tata kelola pemerintahan betul-betul berkualitas”,Tutup Wakil Walikota.
Kepala Kejaksaan Tinggi NTB mengajak seluruh undangan yang hadir lewat sambutan dan sosialisasinya agar berkomitmen untuk bekerja baik bukan ada apanya namun Memberikan sesuatu untuk daerah dan negeri.
“Kita menjadi ASN untuk mengukir lembar sejarah yang membanggakan bagi generasi kita. Berikan sumbangan pikiran, bekerja sesuai waktu dan disiplin”, Tegas Kejati NTB.
Kejati menambahkan bahwa komponen utama dari good governance yaitu pemerintah yang mampu bersinergi dengan masyarakat madani (civil society) dan sektor swasta (private sector). Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerjasedangkan masyarakat harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial politik termasuk didalamnya bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut.
“Lembaga pemerintahan harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif”, Ungkap Kejati. (SR-01)